Network
Vibes-Sumatra - Majelis Hakim yang diketuai Pitriadi, SH, MH menolak sebagian nota keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum lima terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin (4/12/2203)
Diketahui dalam kasus dugaan korupsi proses akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana oleh PT Bukit Asam melalui anak perusahaan PT Bukit Multi Investama, berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 162 miliar.
Dalam kasus ini menjerat lima terdakwa atas nama, Anung Dri Prasetya, Saiful Islam dan Tjahyono Imawan, pemilik PT SBS sebelum diakuisisi oleh PT BA, Milawarma selaku Direktur Utama PT Bukit Asam periode 2011-2016 dan Nurtima Tobing.
"Mengadili, menyatakan nota keberatan tim penasihat hukum lima terdakwa Anung Dri Prasetya, Saiful Islam, Milawarma, Nurtima Tobing dan Tjahyono Imawan, sebagian tidak dapat diterima," tegas Ketua Majelis Hakim, Pitriadi, SH, MH.
"Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," tambahnya.
Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
Sementara itu JPU akan menyiapkan saksi sekitar 50 orang termasuk ahli.
Dalam Dakwaannya, JPU menilai para terdakwa telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi merugikan PT BA sebesar Rp162 miliar lebih akibat akuisisi PT SBS melalui PT BMI.
Selain itu, JPU menilai terdakwa M selaku dirut melalui terdakwa ADP tidak membuat study kelayakan untuk menentukan pengembangan bisnis pengembangan bisnis batubara.
